Kesenjangan TPP Antar Guru SMA-SMK Dikeluhkan
Koordinator Pengawas SMA dan SMK Priangan Timur, Tasikmalaya, Jabar, Dr H Krisna Sujaya MPd menjelaskan, saat ini terjadi perbedaan cukup signifikan antara daerah satu dengan lainnya dari sisi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).Dia mencontohkan untuk guru SMA/SMK di Kota Tasikmalaya TPP Rp 600 ribu sementara di daerah lain seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Sumedang, Bekasi, Banjar dan Cirebon mencapai Rp 1 juta sampai dengan 2,5 juta.
“Kepgub Nomor 910 Tahun 2016 tentang TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan seolah ganjil. Karena berbeda-beda tiap daerah. Kami nilai adanya ketidakadilan di sini, tolak ukurnya seperti apa?,” tuturnya, seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
Seharusnya, kata dia, semua pegawai Disdik Provinsi Jawa Barat disamaratakan.
Karena sumber gaji berasal dari APBD yang sama, maka tidak ada alasan untuk membeda-bedakan daerah satu dengan daerah lain dari segi TPP.
“Ya ini seolah disesuaikan dengan kondisi riil di daerah masing-masing. Seharusnya kan disamakan agar adil. Semuanya kan pegawai disdik,” terangnya.
Salah seorang Pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 6 H Dadang Abdul Fatah MM mengatakan saat ini pun kondisi para pengawas belum miliki kantor. Sehingga untuk bekerja secara konsen dan fokus terganjal sarana prasarana.
“Kita tanya kejelasan ke provinsi saja masih gamang. Belum ada jawaban yang jelas,” ungkapnya.
[ads-post]
Bahkan, kata dia, surat tugas di mana harus bekerja atau sekolah mana yang harus dibina pun belum dikantongi para pengawas.
Yang paling penting, soal pelayanan murid yang hendak pindah sekolah saat ini masih mendatangi Disdik Kota Tasikmalaya.
“Masa orang tua murid yang mau memindahkan anaknya masih ke Disdik. Ya tidak akan dilayani. Sementara mereka masa harus ke Bandung. Kalau ada sekretariat atau kantor pelayanan seperti Unit Pelayanan Teknis kan bisa mengurus hal tersebut. Ini juga harus dipikirkan,” papar pria yang juga Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Tasikmalaya ini.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas (MKPS) SMK H Heki Hikmat SE MM menjelaskan adanya alih kelola ke provinsi menjadi harapan tersendiri bagi para penyelenggara perguruan swasta.
“Justru ini jadi semangat untuk kami. Dan harapan tidak ada lagi sekat antara SMA dan SMK apabila dikelola provinsi. Kita akan tabayun sambil berikhtiar agar kesejahteraan guru, dan lain sebagainya yang saat ini terjadi bisa diperbaiki oleh provinsi,” ujarnya. (Jpnn)
Advertisement
Posting Komentar