JAKARTA – Baru-baru ini usulan moratorium ujian nasional (UN) yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapat penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia menilai UN masih dibutuhkan untuk mengukur standar pendidikan di Indonesia.Namun bagi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), adanya UN justru merusak keadilan pendidikan. Pasalnya, belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan tidak memungkinkan materi soal dibuat sama di seluruh Indonesia.[warning title="REKOMENDASI" icon="exclamation-triangle"]Pelajaran MIPA Dianggap Sulit Ketika UN
JK: Jika UN Dihapus Semangat Persaingan Berkurang[/warning]
"UN Ini memamg harus diberhentikan tanpa dipindahkan ke daerah dalam bentuk ujian sekolah berstandar nasional (USBN)," ujar Dewan Pengawas FSGI, Itje Chodidjah, di Kantor LBH Jakarta, Senin (12/12/2016).
Ia menjelaskan, UN hanya salah satu bagian dari standar evaluasi. Sehingga, kebijakan pendidikan seharusnya diserahkan guru dan sekolah. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab mengembangkan kapasitas guru dalam mengajar dan menilai.
[ads-post]
"Pemerintah seharusnya fokus pada standar nasional, bukan pada UN. Bagaimana bisa sekolah dengan standar yang berbeda diukur dengan cara yang sama," ucapnya.
Sedangkan Sekjen FSGI, Retno Listyarti, mendorong pemerintah melaksanakan moratorium UN. Sedangkan jika UN dijadikan sebagai pemetaan, maka penyelenggaraan UN dilakukan secara berkala setiap tiga atau lima tahun sekali.
"Kami akan memberikan kajian dan rekomendasi UN ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena minggu ini akan ada rapat lagi. Penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin merupakan anggapan pribadi karena pemerintah belum memutuskan moratorium UN secara resmi," pungkas Retno. (okezone)
Ia menjelaskan, UN hanya salah satu bagian dari standar evaluasi. Sehingga, kebijakan pendidikan seharusnya diserahkan guru dan sekolah. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab mengembangkan kapasitas guru dalam mengajar dan menilai.
[ads-post]
"Pemerintah seharusnya fokus pada standar nasional, bukan pada UN. Bagaimana bisa sekolah dengan standar yang berbeda diukur dengan cara yang sama," ucapnya.
Sedangkan Sekjen FSGI, Retno Listyarti, mendorong pemerintah melaksanakan moratorium UN. Sedangkan jika UN dijadikan sebagai pemetaan, maka penyelenggaraan UN dilakukan secara berkala setiap tiga atau lima tahun sekali.
"Kami akan memberikan kajian dan rekomendasi UN ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena minggu ini akan ada rapat lagi. Penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin merupakan anggapan pribadi karena pemerintah belum memutuskan moratorium UN secara resmi," pungkas Retno. (okezone)
Advertisement
Posting Komentar