"Rencananya nanti akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna hari ini," ujar Muhadjir saat dihubungi detikcom, Rabu (7/12/2016).
Muhadjir akan menjabarkan alasan moratorium UN pada sidang nanti. Pertimbangan Muhadjir menghapus UN salah satunya karena tak berperan ketika siswa-siswi masuk perguruan tinggi.
UN juga dinilai membuat mata pelajaran lain yang tak diujikan menjadi dipandang sebelah mata. Kebanyakan sekolah memfokuskan peserta didiknya untuk persiapan UN.
"Pilihan ganda dalam UN hanya membuat siswa nengenal, mengingat, dan mengaplikasikan. Tapi tidak melatih siswa berpikir kritis. Kalau kita ingin siapkan generasi berpikir tigkat tinggi maka kalau tes pakai multiple choice tidak akan bisa ketemu," ujar Muhadjir usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).
Sementara itu Wapres Jusuf Kalla sempat bertanya-tanya soal standar kompetensi siswa bila tak ada UN. Tetapi dia akan meminta penjelasannya dalam sidang kabinet.
"Tunggu rapat saja, karena suatu negara apa pun butuh standar. Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana?" kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11).
Presiden Jokowi juga akan membahasnya dalam sidang kabinet nanti. Namun dia sudah mengetahui tentang keputusan moratorium tersebut.
"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang sudah diputuskan agar UN itu didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan," kata Jokowi usai acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Minggu (27/11). (Detik)
Advertisement
Posting Komentar