MATARAM - Anggota DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji setuju terhadap wancana pemerintah yang akan menghapus ujian nasional (UN) karena bisa meringankan siswa."Sebagai anggota dewan dan secara pribadi saya setuju ujian nasional (UN) dihapus, karena UN menjadi beban bagi siswa yang selalu membuat tegang bahkan stres," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/11/2016).
Politisi dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini mengatakan, dari pengalaman pelaksaan UN dirinya melihat tidak sedikit siswa yang tegang, stres.
Akibatnya, dengan berbagai upaya dilakukan siswa agar bisa lulus bahkan dengan mencari kunci jawaban dari soal ujian palsu. "Adanya kebocoran soal juga menjadi salah satu indikator kalau siswa itu sangat tegang menghadapi UN," sebutnya.
Memang, lanjutnya, dampak positif dari UN adalah[next] untuk peningkatan kualitas pendidikan, sebab dengan adanya UN siswa belajar lebih giat dibandingkan dengan ujian sekolah.
Siswa, lanjutnya, jauh-jauh hari juga sudah menyiapkan diri untuk mengikuti UN. "Tapi, kalau hanya jadi beban moral siswa, UN lebih baik dikembalikan ke daerah," katanya.
Ia mengatakan, UN ini merupakan program dan ide dari pemerintah, artinya jika dalam evaluasi pelaksanaannya dinilai ada masalah maka kebijakannya kembalikan lagi ke pemerintah.
"Artinya, apa pun keputusan pemerintah itulah yang terbaik," ujarnya.
Menurutnya, jika UN dikembalikan ke ujian sekolah (US), daerah bisa mengungkur tingkat kualitas lulusannya, dan sekolah tidak perlu menetapkan target kelulusan lagi.
Kelulusan siswa bisa lebih murni, karena tidak adanya peredaran lembar jawaban maupun soal palsu, selain itu persiapan juga dapat dilakukan lebih matang dan tidak membutuhkan biaya besar.
Yang terpenting kualitas akhir siswa tetap baik bahkan lebih baik dan tidak terjadi penurunan prestasi dan bisa mengurangi beban anak-anak.
"Biarkan daerah yang menentukan standar dan kualitas belajar, sedangkan peralatan yang sudah disiapkan untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dapat digunakan untuk US,' ujarnya.
Sementara, untuk mendukung peningkatkan kualitas pendidikan di daerah, pihak sekolah wajib melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas guru.
Advertisement
Posting Komentar