JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akhirnya menghentikan pelaksanaan ujian nasional (UN).Kebijakan ini lantaran UN tidak lagi menjadi faktor utama kelulusan dan hanya menghabiskan anggaran yang besar.
"Kajian untuk memoratoriumkan UN sudah tuntas. Ini sudah kami ajukan ke presiden, tinggal menunggu persetujuan beliau saja," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, Kamis (24/11) yang di agregasi dari jpnn.
Dasar utama moratorium UN, lanjutnya, karena UN fungsinya hanya pemetaan dan bukan kelulusan. "Memang kami ingin mengembalikan evaluasi itu menjadi hak dan wewenangnya guru baik pribadi maupun kolektif. Negara cukup membuat regulasi dan mengawasi," terangnya.
Bagaimana supaya standar kelulusan mengikuti standar nasional, menurut Muhadjir tetap pada koridor tersebut. Dan ini harus diterapkan di masing-masing sekolah, kab/kota, provinsi.
Dijelaskan, pertimbangan UN dimoratorium karena UN berfungsi untuk pemetaan bukan sebagai kelulusan. Selain itu, untuk mengembalikan evaluasi menjadi hak dan wewenang guru, baik pribadi maupun kolektif. Maka, jika disetujui akan mulai diberlakukan pada ajaran 2016/2017.
Meski demikian, ia mengaku, belum dapat memastikan sampai kapan moratorium akan diberlakukan, yang jelas sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, tugas negara hanya sebagai pengawas, pembuat regulasi untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan. Dalam hal ini SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi, sedangkan SMP dan SD diserahkan pada kabupaten/ kota untuk meningkatkan standar tersebut.
Muhadjir juga mengatakan, pada UN 2015 /2016 , tercatat ada 30 persen sekolah yang hasil UN di atas standar nasional. Sedangkan, 70 persen sekolah yang belum memenuhi standar akan diberi treatment atau pembenahan agar dapat melampaui standar nasional, sehingga tugas pemerintah tidak hanya melakukan pemetaan UN.
Dijelaskan Muhadjir, pembenahan yang dilakukan akan dimulai dari bawah. Mulai dari peningkatan kualitas guru. Untuk itu, pemerintah akan melakukan sejumlah pelatihan, bimbingan, hingga pembenahan fisik kurikulum. Dalam hal ini, segala upaya dikolaborasikan, termasuk merevitalisasi sekolah.
Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, penghapusan UN memiliki dampak positif dan negatif. Dikatakan, dampak positifnya adalah kajian UN secara global memang menunjukan pola tes tersebut tidak mencerdaskan anak. Pasalnya, standar tes yang dilakukan sama semua. Hal ini terlihat tidak kreatif dan tidak cerdas. Anak-anak lebih menghafalkan soal daripada materi pelajarannya.
"Menurut saya, memang standar UN membodohi anak daripada mencerdaskan. Karena tes UN itu sama semua, maka tes tidak buat cerdas tapi bodoh karena hanya hafal soal bukan materi," ucapnya, yang di agreagasi dari beritasatu.
Sisi positif lain lainnya adalah penyelenggaraan UN berbasis komputer atau UNBK membuat anak-anak belajar menggunakan komputer. Sebab, pada dunia kerja pun semua telah mengunakan komputer. Jadi anak harus dilatih sedini mungkin.
Sementara sisi negatifnya, kata Indra, kebijakan penilaian yang sepenuhnya dikembalikan atau diserahkan pada guru juga bukan hal yang mudah. Mengingat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih beragam. Banyak guru yang kemampaunnya masih dibawah standar UKG.
Di sisi lain, Plt Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasidi menyambut baik wacana UN dimoratoriumkan. Pasalnya, kemampuan siswa tidak bisa dievaluasi melalui UN.
"Bagus UN dihapus, daripada tidak dihapus standarnya jadi tidak jelas fungsinya," kata Unifah.
Ia menuturkan, untuk menguji kemampuan standar kemampuan siswa, setiap daerah sebaiknya memiliki standar yang berbeda. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan model evaluasinya.
Dijelaskan Unifah, daerah harus diberi wewenang untuk mencapai standar yang ditetapkan, sehingga tidak sebatas kelulusan saja.
Advertisement
Posting Komentar