PEMBERIAN DANA KIP DISATUKAN KKS, PKH

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan terobosan pada Program Indonesia Pintar (PIP).‎

Yaitu dengan melaksanakan uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus atau KIP elektronik.

"‎Jadi KIP elektronik bisa digunakan sebagai alat transaksi untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbaikan penyaluran bantuan pendidikan agar memenuhi prinsip akuntabilitas," terang Menteri Muhadjir, Rabu (26/10).

Ke depan, lanjutnya, penyaluran KIP akan diselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). ‎

Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu-kartu tersebut.

‎Sebelumnya Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono mengungkapkan, pemerintah sulit mengawasi penggunaan tiga kartu tersebut, terutama KIP.

Kare‎na begitu diberi dana KIP, apakah digunakan untuk lanjut sekolah atau kursus, sulit terdeteksi.

"‎Begitu dana dicairkan, memang akan sulit mengawasi apakah dipakai penerima KIP untuk ke mal atau lainnya. Itu sebabnya pemerintah terus mengkaji penerbitan kartu chip. Dengan menggunakan satu kartu, penerima bisa menggunakan untuk lainnya," terang Agus beberapa waktu lalu. Dia mencontohkan, keluarga yang memegang KKS, otomatis bisa mendapatkan layanan KIS dan KIP. Ketika kartu chip itu digunakan, akan terdeteksi dananya dipakai untuk beli apa.

"Kalau orangtuanya membelikan minyak goreng dan beras, otomatis tidak bisa lagi beli seragam sekolah karena dana KIP sudah digunakan beli kebutuhan pokok," terangnya.

Mengenai kapan diberlakukan kartu chip tiga fungsi ini, Agus mengatakan, targetnya tahun ajaran baru.

"Ya masih terus digodok ini, tapi kita targetkan Juli 2017 sudah berlaku," tandasnya. (jpnn)

FileNya

PEMBERIAN DANA KIP DISATUKAN KKS, PKH