SURABAYA - Mantan Mendikbud Mohammad Nuh mempersilakan adanya evaluasi ujian nasional (UN), namun evaluasi itu perlu rasionalitas akademik agar tidak terkesan ganti kebijakan setiap ganti menteri."Monggo saja (untuk evaluasi UN), tapi yang penting ada rasionalitas akademik untuk itu (evaluasi)," katanya di Surabaya, Selasa (29/11/2016), menanggapi rencana Mendikbud untuk moratorium (penangguhan) UN pada 2017.
"Kalau UN difungsikan untuk pemetaan, maka pemetaan itu cukup dengan sampling seperti survei, tapi ujian sebagai faktor penentu kelulusan harus tetap dipikirkan. Kalau UN dievaluasi, apa rasionalitas akademik-nya," katanya.
Selain penentu kelulusan, Ketua Umum Yayasan RSI Surabaya itu menyatakan UN juga mengajarkan tanggung jawab dalam diri seorang siswa, apakah dia memahami atau seberapa pemahaman tentang [next]pelajaran.
"Jika memang ada moratorium, tentu perlu pola pengganti UN. Pola ini juga dibutuhkan untuk menentukan standar dalam penerimaan siswa baru dari jenjang SMP ke SMA dan SMK," katanya.
Tentang faktor karakter yang dipentingkan daripada UN, ia menyatakan persoalan karakter itu harus pararel, karena itu penekanan pada karakter itu tetap masuk dalam pendidikan formal secara berjenjang.
"Saya mati-matian mempertahankan K13 (Kurikulum 2013) itu bukan karena apa-apa, melainkan faktor karakter yang masuk dalam pendidikan formal itu ada dalam K13," katanya.
Bahkan, katanya, K13 itu merangkum pembelajaran tentang pentingnya sikap sosial, sikap spiritualitas, pengetahuan, dan keterampilan, dalam pendidikan secara berjenjang.
Advertisement
Posting Komentar